JT - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran awalnya bertujuan sebagai harmonisasi atas Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang memuat poin terkait dengan penyiaran.
DPR menilai bahwa RUU tentang Penyiaran merupakan sebuah kewajiban yang harus dibahas di lembaga legislatif tersebut.Baca juga : Aplikasi Quran Kemenag Menyediakan Terjemahan Al Quran dalam Bahasa Daerah
Baca juga : Kemenhub Tegaskan Belum Ada Keputusan Kenaikan Harga Tiket KRL
Bagikan
